Beda Kekuatan Pemerintah SBY Vs Soeharto

Sistem pemerintahan yang berbeda dengan era Orde Baru ternyata juga memiliki implikasi kekuatan ekonomi pada pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono.

Chatib Basri, ekonom sekaligus tim sukses ekonomi SBY mengatakan, kekuatan pemerintahan SBY berada pada kekuatan kebijakan fiskal.

Saat ini, dia mengatakan, sangat sulit memaksakan kehendak pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Hal ini terjadi karena proses otonomi daerah yang terjadi memberikan kewenangan yang semakin besar kepada daerah.

Belum lagi dengan pemilihan kepala daerah, seperti bupati dan gubernur, yang dipilih langsung oleh rakyat, mengesankan bahwa pemerintahan antara pusat dan daerah terpisah.

"Hampir 64 persen uang sudah berada di daerah," kata Chatib dalam seminar Economic Outlook dan Prospect Economi 2010 di Jakarta, Senin malam, 13 Oktober 2009.

Untuk itu, kekuatan pemerintahan pusat terhadap pemerintah daerah hanya melalui kebijakan fiskal. "Berbeda dengan era Soeharto dulu, kalau mengikuti karir, mereka bisa dipromosikan, kalau tidak bisa ditahan," ujarnya. "Kalau sekarang, APBD tidak selesai, dana tidak akan diturunkan."

Departemen Keuangan sebagai institusi yang mengelola keuangan negara tengah menerapkan sistem imbalan dan sanksi. Sesuai dengan kinerja yang baik, menurut kewenangan otonomi daerah, kalau sampai ada investasi yang terganggu, ancaman tidak mendapat Dana Alokasi Khusus dari Departemen Keuangan bisa saja dilakukan.

"Itu kekuatan kebijakan fiskal yang saat ini prosesnya tengah diperbaiki," ujarnya.