Traffiking

SituasiIndonesia terutama sumber, tetapi juga negara transit dan tujuan perdagangan manusia. UNICEF memperkirakan bahwa 100.000 perempuan dan anak diperdagangkan setiap tahunnya untuk eksploitasi seksual komersial di Indonesia dan luar negeri, 30 persen pelacur perempuan di Indonesia adalah di bawah 18, dan 40,000-70,000 anak-anak Indonesia menjadi korban seksual exploitation.1 Badan Perlindungan Jawa Timur Anak-anakmemperkirakan bahwa sedikitnya 100.000 perempuan dan anak diperdagangkan setiap tahunnya dari, melalui, dan Jawa Timur.
Sumberperempuan Indonesia dan anak-anak diperdagangkan untuk eksploitasi seksual dan tenaga kerja di Malaysia, Singapura, Brunei, Taiwan, Jepang, Hong Kong, dan East.2 Tengah Sejumlah besar wanita Indonesia secara sukarela bermigrasi untuk bekerja sebagai pembantu rumah tangga tetapi kemudian dipaksa menjadi kasar kondisi. Beberapa wanita Indonesia yang direkrut oleh janji-janji palsu pekerjaan dan kemudian dijebloskan ke pelacuran atau kerja paksa. perempuan etnis Cina dan gadis-gadis remaja di Kalimantan Barat kabupaten direkrut sebagai jembatan mail-order untuk pria di Taiwan, Hong Kong, dan Singapura.
perempuan Indonesia dari Kepulauan Riau, 3 Bali, dan Lombok4 digunakan untuk turis seks dari Malaysia dan Singapore.5
TujuanIndonesia merupakan negara tujuan bagi perempuan dan anak-anak yang diperdagangkan dari Republik Rakyat Cina, Thailand, Hong Kong, Uzbekistan, Belanda, Polandia, Venezuela, Spanyol, dan Ukraina untuk exploitation.6 seksual
Internal PerdaganganIndonesia memiliki jumlah signifikan perdagangan internal korban yang diperdagangkan dari pedesaan ke perkotaan untuk seksual dan tenaga kerja exploitation.7 LSM, Abdi Ahsi, melaporkan bahwa 3.000 wanita per tahun diperdagangkan dari pedesaan di Jawa Timur untuk Surabaya.8
PenyebabAda banyak penyebab perdagangan manusia di Indonesia.UNICEF berpendapat bahwa kurangnya pendaftaran kelahiran meningkatkan kerentanan terhadap perdagangan. Sekitar 60 persen anak-anak yang berada di bawah lima tahun tidak memiliki akte kelahiran, sekitar setengah tidak terdaftar di mana saja.
Pemerintah IndonesiaPemerintah Indonesia ditempatkan pada Tier 2 tahun 2007 Departemen Perdagangan AS Negeri Orang Laporan tidak sepenuhnya memenuhi standar minimum Undang-undang Perlindungan Korban Perdagangan untuk dalam penghapusan perdagangan tetapi membuat upaya yang signifikan untuk melakukannya. Ada laporan dari anggota militer, polisi, tentara dan pejabat pemerintah beberapa orang yang terlibat dalam trafficking.9
Indonesia mengesahkan undang-undang anti-perdagangan yang komprehensif pada bulan April 2007. RUU itu mengkriminalisasi ijon, eksploitasi tenaga kerja, eksploitasi seksual, dan perdagangan transnasional dan internal. Sanksi berkisar dari tiga hingga 15 tahun penjara. RUU ini juga berisi ketentuan untuk mengadili badan usaha dan pejabat pemerintah yang terlibat dalam trafficking.10 Sanksi berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak untuk perdagangan anak tiga sampai 15 tahun imprisonment.11
PenuntutanPada tahun 2006, pemerintah Jepang menangkap 78 pedagang yang dicurigai, dituntut 17 kasus, dan dihukum 15 trafficker dengan hukuman berkisar antara satu sampai tujuh tahun dan kalimat ditangguhkan. Ada dua tuntutan untuk perdagangan tenaga kerja di 2.006,12
PerlindunganPemerintah Indonesia meningkatkan upaya-upaya, di tingkat nasional dan lokal, untuk melindungi korban perdagangan manusia di Indonesia dan luar negeri, namun, layanan yang tersedia bagi korban kewalahan dengan jumlah besar korban perdagangan manusia. Pemerintah Indonesia mendukung tempat penampungan bagi korban perdagangan di Indonesia, Malaysia, Arab Saudi, Kuwait, dan Singapura. Pemerintah Indonesia tidak cukup mengidentifikasi semua korban perdagangan perusahaan, beberapa korban yang ditemukan di prostitusi telah diperlakukan sebagai kriminal dan deported.13
PencegahanPemerintah Indonesia bekerja sama dengan LSM dan organisasi internasional untuk meningkatkan kesadaran. Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan melakukan upaya peningkatan kesadaran di 16 provinsi dan mensponsori iklan layanan televisi publik di stasiun televisi nasional. Pemerintah juga membagikan bahan seks anak pariwisata di Bali dan Batam.14
Kerjasama InternasionalMOU 2005 antara Pemerintah Indonesia dan Malaysia memungkinkan majikan Malaysia untuk menyita paspor dari pekerja migran. MOU ini secara luas diakui sebagai memfasilitasi servitude.15 disengaja
RekomendasiDepartemen Luar Negeri Amerika Serikat merekomendasikan bahwa Indonesia melakukan upaya yang lebih besar untuk mengadili dan menghukum para pejabat publik yang mengambil keuntungan dari atau terlibat dalam perdagangan manusia. Adalah penting bahwa pemerintah menerapkan perekrutan tenaga kerja migran dan sistem penempatan yang menggabungkan langkah-langkah untuk melindungi pekerja, daripada menguntungkan agen tenaga kerja eksploitatif dan majikan. Pemerintah juga harus meningkatkan anggaran untuk pencegahan perdagangan serta repatriasi, pengobatan dan rehabilitasi korban, tidak terlalu bergantung pada donor