(ANTARA News/AFP) - PBB menekankan, Kamis, sebuah laporan mengenai tuduhan kejahatan perang di Sri Lanka tetap akan disiarkan secara lengkap dan menolak tuntutan pemerintah Kolombo agar menahan penerbitan laporan itu.

"Kami tetap berniat menerbitkan laporan panel ahli mengenai Sri Lanka secara lengkap dan tanpa perbaikan," kata wakil juru bicara PBB Farhan Haq pada jumpa pers.

Ia menambahkan, pembicaraan masih dilakukan dengan pemerintah Sri Lanka menyangkut tawaran untuk menambahkan komentar mereka pada laporan itu mengenai tuduhan kematian puluhan ribu orang ketika pasukan pemerintah meluncurkan ofensif final untuk menumpas pemberontak Macan Tamil pada 2009.

Menteri Luar Negeri Sri Lanka G. L. Peiris sebelumnya meminta Sekretaris Jenderal PBB Ban Ki-moon tidak mengeluarkan hasil pengkajian yang dilakukan panel ahli yang menyelidiki tuduhan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan atas kemanusiaan selama perang etnik yang berakhir pada 2009. Ia menyebut laporan itu sebagai "tidak masuk akal".

"Penerbitan laporan ini akan menimbulkan kerusakan yang tidak bisa diperbaiki pada upaya-upaya rekonsiliasi Sri Lanka. Itu akan merusak sistem PBB pula," kata Peiris kepada wartawan di Kolombo.

PBB menyatakan bahwa laporan itu akan dikeluarkan secepat mungkin namun tidak menyebutkan tanggalnya dan tidak memberikan petunjuk mengenai batas waktu.

Menurut bagian-bagian laporan itu yang dibocorkan pada media Sri Lanka pada akhir pekan, ada tuduhan "terpercaya" bahwa pasukan pemerintah melakukan kejahatan perang dan kejahatan kemanusiaan dalam operasi final untuk mencapai kemenangan atas pemberontak Macan Tamil.

Laporan PBB itu mengatakan, tuduhan mengenai serangan terhadap warga sipil patut diteliti secara serius dan mereka yang bertanggung jawab diadili.

Macan Tamil juga dituduh menggunakan warga sipil sebagai tameng manusia dan membunuhi mereka yang berusaha melarikan diri dari zona perang.

Menurut perkiraan PBB, sedikitnya 7.000 warga sipil tewas dalam ofensif final pasukan Sri Lanka terhadap Macan Tamil yang dikalahkan dua tahun lalu.

Sri Lanka membantah segala tuduhan kejahatan perang dan menolak seruan-seruan bagi penyelidikan internasional.

Pemerintah Sri Lanka pada 18 Mei 2009 mengumumkan berakhirnya konflik puluhan tahun dengan Macan Tamil setelah pasukan menumpas sisa-sisa kekuatan pemberontak tersebut dan membunuh pemimpin mereka, Velupillai Prabhakaran.

Pernyataan Kolombo itu menandai berakhirnya salah satu konflik etnik paling lama dan brutal di Asia yang menewaskan puluhan ribu orang dalam berbagai pertempuran, serangan bunuh diri, pemboman dan pembunuhan.

Macan Pembebasan Tamil Eelam (LTTE) juga telah mengakui bahwa Velupillai Prabhakaran tewas dalam serangan pasukan pemerintah Sri Lanka.

Juga dinyatakan tewas dalam operasi final militer adalah dua deputi Prabhakaran -- pemimpin Macan Laut Kolonel Soosai dan kepala intelijen LTTE Pottu Amman.

Tokoh penting lain Macan Tamil yang juga tewas adalah putra Prabhakaran dan calon penggantinya, Charles Anthony (24), pemimpin sayap politik B. Nadesan dan pemimpin Sekretariat Perdamaian LTTE yang sudah tidak berfungsi lagi, S. Pulideevan.

Presiden Sri Lanka Mahinda Rajapakse telah beberapa kali mendesak pemberontak Macan Tamil menyerah untuk menghindari pembasmian total.

Rajapakse, yang juga panglima tertinggi angkatan bersenjata, juga menolak seruan-seruan bagi gencatan senjata dan menekankan bahwa Macan Tamil harus meletakkan senjata dan mengizinkan warga sipil keluar dari daerah-daerah yang masih mereka kuasai.

Pertempuran antara pasukan pemerintah dan pemberontak LTTE meningkat sejak pemerintah secara resmi menarik diri dari gencatan senjata enam tahun pada Januari 2008.

Pembuktian independen mengenai klaim-klaim jumlah korban mustahil dilakukan karena pemerintah Kolombo melarang wartawan pergi ke zona-zona pertempuran.

PBB memperkirakan, lebih dari 100.000 orang tewas dalam konflik separatis Tamil setelah pemberontak Macan Tamil muncul pada 1972.

Sekitar 15.000 pemberontak Tamil memerangi pemerintah Sri Lanka dalam konflik etnik itu dalam upaya mendirikan sebuah negara Tamil merdeka.

Masyarakat Tamil mencapai sekitar 18 persen dari penduduk Sri Lanka yang berjumlah 19,2 juta orang dan mereka terpusat di provinsi-provinsi utara dan timur yang dikuasai pemberontak. Mayoritas penduduk Sri Lanka adalah warga Sinhala.