 |
Kesibukan luar biasa segera terlihat di pangkalan AL AS. Malam itu juga satuan tugas dengan kekuatan satu divisi kapal perusak, dipimpin kapal penjelajah Pricenton, bergerak mengangkut elemen tempur dari Divisi Marinir III dan sedikitnya 20 helikopter. “Berangkatkan pasukan, kapal penjelajah dan kapal perusak dengan kecepatan 20 knots, yang lainnya dengan kecepatan penuh. Jangan berlabuh di pelabuhan mana pun,” bunyi perintah Laksamana Burke.
Inilah keadaan paling genting, yang tidak sepenuhnya diketahui rakyat Indonesia. Perpecahan dalam tubuh Angkatan Darat, antara mereka yang pro dan kontra Jenderal Nasution, serta yang tidak menyukai Presiden Soekarno, mencapai titik didih. Pada saat yang sama, beragam partai politik ikut terbelah memperebutkan kekuasaan.
Kabinet jatuh bangun. Usianya rata-rata hanya 11 bulan. Paling lama bertahan hanyalah Kabinet Juanda (23 bulan), yang merupakan koalisi PNI-NU. Situasi memanas menjalar ke daerah, benteng terakhir para elite politik di pusat. Daerah terus bergolak. Pembangkangan terhadap Jakarta dimulai sejak militer menyelundupkan karet, kopra, dan hasil bumi lainnya.
Militer Indonesia yang lahir dan berkembang dari milisi berdasarkan orientasi ideologi pimpinannya, bukanlah jenis pretorian. Mereka tetap kepanjangan dari parpol, entah itu PNI, PSI, Masyumi, PKI, dan seterusnya. Terlalu kekanak-kanakan jika dikatakan tindakan sekelompok perwira mengepung Istana Bogor dan mengarahkan meriam pada 17 Oktober 1952 sebagai ekspresi ketidakpuasan semata, dan bukan percobaan “kudeta” terselubung. Demikian pula ketika Kolonel Zulkifli Lubis mencoba menguasai Jakarta, sebelum kemudian merencanakan pembunuhan atas Presiden Soekarno dalam Peristiwa Cikini, dengan eksekutor keponakan pimpinan salah satu parpol.
Bagi Gedung Putih, inilah saat tepat melaksanakan rencana tahap III, yaitu intervensi militer terbuka ke wilayah RI. Presiden Soekarno harus tamat segera. CIA di bawah Allen Dulles telah mematangkan situasi. Melalui jaringannya di Singapura, Jakarta, dan London, sebagaimana dikemukakan Audrey R Kahin dan George McT Kahin dalam bukunya yang sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia, Subversi Sebagai Politik Luar Negeri, agen-agen CIA berulang kali melakukan kontak khusus dengan Sumitro Djojohadikusumo, pencari dana untuk pemberontakan tersebut. Demikian pula dengan para perwira pembangkang seperti Kolonel Simbolon, Kolonel Fence Sumual, dan sejumlah perwira dan tokoh parpol lainnya.
Namun, ketika perintah menggerakkan elemen Armada VII dikeluarkan, keputusan itu tampak tergesa-gesa yaitu kurang dua jam setelah pembicaraan melalui telepon antara Presiden Eisenhower dengan Menlu John Foster Dulles. Itu sebabnya ketika gugus tugas AL di Teluk Subic bergerak, barulah kedua tokoh ini sadar atas alasan apa intervensi nantinya dilakukan.
Pemerintah Inggris, sekutu terdekat AS, sempat terperanjat dan menolaknya, sehingga kapal-kapal perang tersebut kembali ke pangkalannya. Namun, setelah lobi-lobi intensif, tanggal 23 Desember 1957 PM Harold Macmillan menyetujuinya dan membentuk kerja sama operasi untuk Indonesia.
***
PERTENGAHAN tahun 1958 Gedung Putih akhirnya harus mengakui kegagalannya “menegakkan demokrasi” dan “membendung komunisme” di Indonesia. KSAD Jenderal AH Nasution yang disebut AS sebagai antikomunis, bergerak di luar perkiraan. Ia menerjunkan pasukan para merebut Bandara Pekanbaru. Dari pantai timur, didaratkan Marinir untuk menggunting pertahanan pemberontak. Alhasil, Dumai yang merupakan ladang minyak Caltex, berhasil diamankan.
Pasukan Kolonel Akhmad Husein kocar-kacir, meninggalkan segala peralatan perang, termasuk senjata antiserangan udara yang belum sempat digunakan. Mereka tidak mengira serangan dadakan itu. Pesan rahasia dari Armada VII AS agar meledakkan Caltex tidak sempat lagi dipikirkan. Padahal inilah nantinya akan dijadikan kunci intervensi AS ke Indonesia. Dua batalyon Marinir AS sudah siaga penuh. Dalam tempo 12 jam, Marinir ini akan tiba di Dumai.
Sejak itu sesungguhnya tamatlah riwayat PRRI yang dimotori para kolonel pembangkang serta tokoh PSI dan Masyumi. Pentagon tercengang.
Pasukan PRRI makin terdesak, walaupun Sumitro Djojohadikusumo sebagai wakil PRRI di pengasingan tetap optimis. Kota demi kota berhasil direbut TNI hingga akhirnya para pemberontak hanya mampu melakukan perang gerilya terbatas. Bersamaan dengan itu dukungan rakyat kepada pasukan Kolonel Simbolon, Kolonel Zulkifli Lubis, Kolonel Akhmad Husein, Kolonel Dahlan Djambek, dan sejumlah perwira menengah lainnya, makin menciut. Bahkan terjangkit perpecahan intern.
CIA gagal membaca situasi. Atas rekomendasi CIA pula sedikitnya AS telah mengedrop persenjataan bagi 8.000 prajurit pemberontak. Ini belum mencakup meriam, mortir, senapan mesin berat, dan senjata antitank. AS juga melatih sejumlah prajurit Dewan Banteng dan Dewan Gajah, yang diangkut dengan kapal selam menuju pangkalan militernya di Okinawa, Jepang. Keunggulan dalam sistem persenjataan dan pendidikan militer, ternyata bukan jaminan superioritas dalam setiap pertempuran.
Penguasa Gedung Putih mulai patah semangat. Tanda kekalahan kelompok yang dibantu, yang disebutnya “patriot” sejati itu, makin jelas. Tetapi, CIA dengan intelijen AL AS, tetap memasok informasi keliru. Dalam laporannya, kekalahan pemberontak antikomunis akan mengguncang Malaya, Thailand, Kamboja, dan Laos. Ini sangat berbahaya. Atas pertimbangan itu, AS akhirnya tetap melanjutkan bantuan pada pemberontak, khususnya Permesta di Sulawesi Utara.
Belajar dari kekalahan PRRI di Sumatera, di Sulawesi Utara penerbang AS dan Taiwan memberi perlindungan payung udara bagi Permesta. Pesawat pembom malang-melintang memutus jalur transportasi laut. Ambon, Makassar, bahkan Balikpapan dihujani bom. Korban terus berjatuhan.
Namun, semua usaha ini juga menemukan kegagalan untuk menekan Jakarta. Ofensif dibalas dengan ofensif. Jenderal Nasution terus mengerahkan pasukan terbaiknya untuk merebut satu per satu pertahanan Permesta. Puncaknya ketika ALRI menembak jatuh pesawat pembom yang dikemudikan Allen Pope, warga negara AS, di Teluk Ambon pada 18 Mei 1958. Peristiwa ini tidak saja mengejutkan publik AS, tetapi juga masyarakat internasional. Apalagi Allen Pope mengaku bekerja untuk CIA. Kecaman terhadap agresi AS mulai mengalir.
Tanpa sedikit pun merasa bersalah, AS kemudian dengan gampang putar haluan. Dari membantu peralatan perang dan pelatihan pemberontak, serta menyebarkan informasi bohong mengenai ancaman komunis terhadap stabilitas Asia Tenggara jika pemberontak kalah, Gedung Putih kemudian memutuskan membantu ekonomi dan militer Indonesia.
Namun, kebijakan baru ini bukan berarti terputusnya hubungan dengan pemberontak yang disebutnya masih punya “masa depan” itu. Melalui jaringan CIA, sejumlah senjata ringan masih dipasok bagi DI/TII di Sulawesi dan Aceh, serta Permesta di Sulut. Presiden Eisenhower menyebutnya sebagai “bermain di dua pihak”.
***
KEBIJAKAN bermuka dua ini, tanpa peduli apa dan berapa banyak korban jiwa dan harta benda.
Lantas di balik selubung bahaya ancaman komunisme, AS selalu berhasil memperdayai elite militer dan politik Indonesia.
Gambaran lebih jelas mengenai Indonesia dikemukakan Presiden Eisenhower dalam konferensi gubernur negara bagian AS tahun 1953. Ia mengatakan, sumbangan AS sebesar 400 juta dollar AS membantu Perancis dalam perang Vietnam bukanlah sia-sia. Jika Vietnam jatuh ke tangan komunis, negara tetangganya akan menyusul pula. “Kita tidak boleh kehilangan Indonesia yang sangat kaya sumber daya alamnya,” ujarnya.
Bagi AS, di dunia ini hanya dikenal dua blok, yaitu komunis dan liberal. Di luar jalur itu dikategorikan sebagai condong ke komunis. Maka dengan kosmetik demikianlah bagi AS tidak ada ampun untuk seorang nasionalis seperti Soekarno. Tahap pertama operasi intelijen dengan membantu dana dua partai politik besar yang disebutnya antikomunis, agar bisa merebut suara dalam Pemilu 1955. Perolehan suara ini diharapkan akan mengurangi dukungan bagi Soekarno.
Perkiraan ini meleset. PKI yang paling tidak disukai AS dan dianggap loyal terhadap Soekarno, justru memperoleh jumlah suara mengejutkan, hingga menempatkannya di urutan kelima. Padahal tujuh tahun sebelumnya, atau tahun 1948, PKI sudah dihancurkan dalam peristiwa Madiun.
Peristiwa Madiun yang diprakarsai Muso tidak lama setelah kembali dari pengembaraannya di dunia Marxisme-Leninisme di Uni Soviet, mustahil dapat dipadamkan tanpa sikap tegas Bung Karno.
CIA tidak memahami ini. Bung Karno tetap dianggap condong ke blok komunis. Itu sebabnya setelah gagal mendanai dua partai politik dalam pemilu, CIA kemudian mencoba cara lain yang lebih keras, yaitu “menetralisir” Bung Karno.
Peristiwa penggranatan tanggal 30 November 1957 atau lebih dikenal dengan sebutan Peristiwa Cikini, misalnya, tidak bisa dilepaskan dari skenario CIA. Walaupun bukti dalam peristiwa yang menewaskan 11 orang dan 30 lainnya cedera masih simpang-siur, tetapi indikasi keterlibatan CIA sangat jelas.
Pengakuan Richard Bissell Jr, mantan Wakil Direktur CIA bidang Perencanaan pada masa Allan Dulles, kepada Senator Frank Church, Ketua Panitia Pemilihan Intelijen Senat tahun 1975, yang melakukan penyelidikan atas kasus tersebut, membuktikan itu. Ia menyebut sejumlah nama kepala negara, termasuk Presiden Soekarno, untuk “dipertimbangkan” dibunuh. Bagaimana kelanjutannya, ia tidak mengetahui. Bung Karno sendiri yakin CIA di belakang peristiwa ini. David Johnson, Direktur Centre for Defence Information di Washington, juga membuat laporan sebagai masukan bagi Komite Church.
Peristiwa Cikini yang dirancang Kolonel Zulkifli Lubis, yang dikenal sebagai pendiri intelijen Indonesia, bukanlah satu-satunya upaya percobaan pembunuhan atas Bung Karno. Maukar, penerbang pesawat tempur TNI AU, juga pernah menjatuhkan bom dan menghujani mitraliur dari udara ke Istana Presiden.
Presiden Eisenhower sendiri memutuskan dengan tergesa persiapan invasi ke Indonesia sepekan setelah percobaan pembunuhan yang gagal dalam Peristiwa Cikini. Ia makin kehilangan kesabaran. Apalagi peristiwa itu justru makin memperkuat dukungan rakyat pada Bung Karno.
Ketegangan Bung Karno dengan Gedung Putih mulai mengendur setelah Presiden JF Kennedy terpilih sebagai Presiden AS. Ia malah mengundang Bung Karno berkunjung ke Washington. Dalam pandangan Kennedy, seandainya pun Bung Karno membenci AS, tidak ada salahnya diajak duduk bersama. Kennedy yang mengutus adiknya bertemu Bung Karno di Jakarta, berhasil mencairkan hati proklamator ini hingga membebaskan penerbang Allan Pope.
Begitu Kennedy tewas terbunuh, suatu hal yang membuat duka Bung Karno, hubungan Jakarta-Washington kembali memanas. Penggantinya, Presiden Johnson yang disebut-sebut di bawah “todongan” CIA, terpaksa mengikuti kehendak badan intelijen yang “mengangkatnya” ke kursi kepresidenan. Pada masa ini pula seluruh kawasan Asia Tenggara seperti terbakar.
CIA yang terampil dalam perang propaganda, kembali menampilkan watak sesungguhnya. Fitnah dan berita bohong mengenai Bung Karno diproduksi dan disebar melalui jaringan media massa yang berada di bawah pengaruhnya. Tujuannya mendiskreditkan proklamator itu. Hanya di depan publik menyatakan gembira atas kebebasan Allan Pope, tetapi diam-diam diproduksi berita bahwa kebebasan itu terjadi setelah istri Allan Pope berhasil merayu Bung Karno. Sedang pengeboman istana oleh Maukar, diisukan secara sistematis sebagai tindak balas setelah Bung Karno mencoba menggoda istri penerbang itu.
CIA terus melakukan berbagai trik perang urat syaraf mendiskreditkan Bung Karno. Termasuk di antaranya Bung Karno berbuat tidak senonoh terhadap pramuria Soviet dalam penerbangan ke Moskwa. Jauh sebelum itu, Sheffield Edwards, Kepala Keamanan CIA pada masa Allan Dulles, pernah meminta bantuan Kepala Kepolisian Los Angeles untuk dibuatkan film cabul dengan peran pria berpostur seperti Bung Karno.
Dalam satu artikel di majalah Probe, Mei 1996, Lisa Pease yang mengumpulkan berbagai arsip dan dokumen, termasuk dokumen CIA yang sudah dideklasifikasikan, menyebut yang terlibat dalam pembuatan film itu Robert Maheu, sahabat milyarder Howard Hughes, serta bintang terkenal Bing Crosby dan saudaranya.
Lantas apa akhir semua ini?
Tidak ada komentar:
Posting Komentar